RADARWARGA | Jember – Proyek pembangunan pelimpah (spillway) Sungai Tanggul yang berlokasi di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, dilaporkan mengalami kerusakan hingga ambruk meski belum lama dinyatakan selesai dikerjakan. Proyek tersebut diketahui menelan anggaran sekitar Rp15,5 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Peristiwa ambruknya bangunan pengendali aliran sungai itu terjadi sebelum adanya serah terima resmi pekerjaan. Kondisi ini memicu perhatian publik terhadap mutu pekerjaan konstruksi serta peran pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Jawa Timur sebagai instansi teknis terkait.
Sejumlah sumber menyebutkan adanya dugaan ketidaksesuaian standar material yang digunakan dalam pembangunan spillway. Panel beton pada struktur pelimpah diduga diproduksi sendiri oleh pihak pelaksana proyek dan tidak berasal dari pabrikan bersertifikasi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait ketahanan konstruksi, mengingat fungsi spillway sangat vital dalam pengendalian banjir dan pengairan lahan pertanian masyarakat.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menilai kejadian ini sebagai persoalan serius yang tidak bisa dipandang sebagai kegagalan teknis semata. Menurutnya, proyek dengan nilai anggaran besar harus melalui sistem pengawasan yang ketat dan berlapis.
“Proyek infrastruktur publik harus menjamin kualitas dan keamanan. Jika bangunan ambruk sebelum dimanfaatkan, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaannya,” ujar Baihaki.
Ia mendorong dilakukannya audit independen untuk memastikan apakah proyek tersebut telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan kontrak kerja. Selain itu, keterbukaan dokumen proyek dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan objektif.
AMI juga menyoroti keterbatasan akses informasi yang diterima media dan masyarakat terkait perkembangan proyek. Minimnya transparansi dinilai berpotensi menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Karena menggunakan dana publik, maka keterbukaan informasi merupakan kewajiban. Penjelasan resmi dari pihak terkait sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tambahnya.
Lebih jauh, Baihaki mengingatkan bahwa kegagalan bangunan spillway dapat menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan warga, khususnya pada saat intensitas hujan tinggi dan debit air sungai meningkat.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak Dinas PU SDA Jawa Timur belum menyampaikan keterangan resmi secara detail mengenai penyebab ambruknya proyek maupun langkah lanjutan yang akan diambil terhadap kontraktor pelaksana.
(Red/Radarwarga)
.
